Kepatuhan PDP gagal ketika organisasi menganggapnya sebagai urusan satu tim saja. Padahal, data pribadi mengalir melalui pemasaran, HR, produk, layanan pelanggan, TI, dan vendor. Karena itu, setiap fungsi perlu berbagi tanggung jawab dan menjalankan pengawasan lintas bagian.
Checklist kepatuhan PDP berikut dapat menjadi titik awal bagi organisasi. Setiap area juga dilengkapi dengan bukti yang sebaiknya disiapkan agar perusahaan dapat menunjukkan penerapan pelindungan data pribadi.
Siapa Memegang Apa dalam Kepatuhan PDP?
| Fungsi | Tanggung Jawab Utama dalam Kepatuhan PDP |
|---|---|
| Hukum dan kepatuhan | Menentukan dasar pemrosesan, memperbarui kebijakan privasi, meninjau perjanjian dengan vendor, dan menangani permintaan Subjek Data Pribadi. |
| TI dan keamanan | Mengelola kontrol akses, enkripsi, pencatatan aktivitas, serta deteksi dan respons insiden. |
| HR | Mengelola data karyawan dan pelamar, menyelenggarakan pelatihan kesadaran, serta memastikan kewajiban kerahasiaan. |
| Pemasaran dan penjualan | Mengelola persetujuan pemasaran, tujuan pengumpulan data, dan preferensi komunikasi. |
| Produk dan engineering | Menerapkan Privacy by Design, minimisasi data, retensi, dan penghapusan data dalam sistem. |
| Pengadaan | Menyeleksi dan mengawasi vendor yang memproses data pribadi. |
Tata Kelola
- Tetapkan penanggung jawab pelindungan data dan jalur pelaporan kepada manajemen. Selain itu, tentukan apakah organisasi wajib menunjuk pejabat atau petugas yang menjalankan fungsi pelindungan data pribadi.
- Perbarui kebijakan privasi agar jelas, mudah dipahami, dan sesuai dengan praktik sebenarnya.
- Selenggarakan pelatihan berkala bagi karyawan yang menangani data pribadi.
Bukti yang disiapkan: Surat penunjukan, kebijakan yang telah disetujui, dan catatan kehadiran pelatihan.
Pemetaan dan Dasar Hukum
- Susun catatan kegiatan pemrosesan data pribadi. Catatan ini perlu memuat jenis data, tujuan pemrosesan, lokasi penyimpanan, penerima data, dan jangka waktu retensi.
- Pastikan setiap aktivitas pemrosesan memiliki dasar pemrosesan yang sah dan tujuan spesifik. Jangan hanya mengandalkan persetujuan yang digabungkan dengan syarat layanan.
- Tinjau pengumpulan data anak dan data pribadi spesifik yang membutuhkan pelindungan lebih.
- Tetapkan aturan retensi dan prosedur penghapusan data yang sudah tidak diperlukan.
Bukti yang disiapkan: Inventaris data, catatan dasar pemrosesan, dan jadwal retensi.
Hak Subjek Data
- Sediakan kanal dan prosedur internal untuk menerima permintaan Subjek Data Pribadi, memverifikasi identitas pemohon, dan memberikan tanggapan tepat waktu.
- Tentukan pihak yang mengoordinasikan pencarian data lintas sistem agar organisasi dapat memberikan jawaban yang lengkap.
- Catat setiap permintaan beserta tindak lanjutnya.
Bukti yang disiapkan: Prosedur tertulis, log permintaan, dan catatan waktu respons.
Keamanan dan Insiden
- Terapkan kontrol sesuai tingkat risiko, seperti enkripsi, pembatasan akses berdasarkan kebutuhan, autentikasi yang kuat, dan pencatatan aktivitas.
- Siapkan prosedur respons kebocoran data yang mencakup pembagian peran, daftar kontak, dan templat notifikasi.
- Uji prosedur tersebut melalui simulasi minimal satu kali dalam setahun.
Bukti yang disiapkan: Kebijakan keamanan, hasil simulasi, serta catatan insiden dan penanganannya.
Pihak Ketiga dan Transfer Data
- Inventarisasi seluruh vendor yang memproses data pribadi atas nama organisasi.
- Tinjau kontrak vendor dan pastikan kontrak tersebut mencantumkan kewajiban pelindungan data, pelaporan insiden, serta penghapusan data.
- Evaluasi setiap transfer data ke luar negeri. Pemeriksaan ini juga perlu mencakup lokasi server layanan cloud dan perangkat lunak yang organisasi gunakan.
Bukti yang disiapkan: Daftar vendor, kontrak atau adendum pemrosesan data, dan hasil penilaian vendor.
Penilaian Dampak (DPIA)
- Identifikasi aktivitas pemrosesan berisiko tinggi. Contohnya mencakup pemrosesan data pribadi spesifik dalam skala besar, pemrofilan, dan pengambilan keputusan otomatis.
- Lakukan penilaian dampak sebelum organisasi memulai pemrosesan atau melakukan perubahan signifikan. Selanjutnya, dokumentasikan hasil penilaian dan langkah mitigasinya.
Baca juga: Asesmen PDP: Sudah Siapkah Perusahaan Anda Menghadapi UU No. 27 Tahun 2022?
Jika Terjadi Kebocoran: Jam yang Berjalan
UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mewajibkan Pengendali Data Pribadi menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Subjek Data Pribadi dan lembaga paling lambat 3 × 24 jam setelah terjadi kegagalan pelindungan data pribadi. Tiga hari berlalu cepat jika organisasi baru menyusun prosedur saat insiden terjadi. Karena itu, siapkan alur berikut sebelum insiden muncul:
- Deteksi dan triase: Pastikan insiden benar-benar menyangkut data pribadi, lalu tentukan cakupan awalnya.
- Penahanan: Hentikan akses tidak sah dan amankan bukti yang berkaitan dengan insiden.
- Penilaian dampak: Tentukan data yang terungkap, pihak yang terdampak, dan risiko bagi Subjek Data Pribadi.
- Notifikasi tertulis: Sampaikan informasi mengenai data yang terungkap, waktu dan cara terjadinya, serta upaya penanganan dan pemulihan.
- Dokumentasi dan evaluasi: Catat seluruh tindakan, evaluasi penyebab insiden, dan perbaiki kelemahan yang ditemukan.
Selain kewajiban dalam UU PDP, organisasi perlu mempersiapkan ketentuan teknis dalam PP 33/2026. Peraturan ini telah diundangkan pada 16 Juli 2026 dan mulai berlaku pada 16 Januari 2027. Pasal 114 memperjelas bahwa tenggat notifikasi 3 × 24 jam dihitung sejak kegagalan pelindungan data pribadi diketahui secara pasti, patut, dan wajar. Pasal tersebut juga mengatur pencantuman informasi pejabat atau petugas pelindungan data pribadi maupun narahubung yang ditunjuk.
Selanjutnya, Pasal 115 mengatur pemberitahuan kepada masyarakat apabila kegagalan pelindungan data pribadi mengganggu pelayanan publik dan/atau berdampak serius terhadap kepentingan masyarakat. Dengan demikian, organisasi perlu menyiapkan prosedur notifikasi internal dan mekanisme komunikasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.
Kesalahan yang Sering Ditemui
- Organisasi menyalin kebijakan privasi dari templat tanpa menyesuaikannya dengan praktik nyata.
- Tim mengumpulkan persetujuan secara massal tanpa tujuan yang jelas dan tanpa menyediakan cara mudah untuk menariknya.
- Perusahaan menyimpan data tanpa batas waktu karena belum menetapkan aturan retensi.
- Organisasi menganggap vendor bertanggung jawab penuh, padahal Pengendali Data Pribadi tetap memiliki kewajiban sesuai perannya.
- Tim memiliki prosedur insiden dalam dokumen, tetapi tidak pernah mengujinya.
Kesimpulan
Kepatuhan PDP dibangun melalui kebiasaan yang dapat dibuktikan. Organisasi perlu memetakan data, menetapkan dasar pemrosesan yang jelas, menyediakan mekanisme untuk memenuhi hak Subjek Data Pribadi, menjalankan kontrol keamanan, dan menyiapkan prosedur insiden.
Dengan pembagian peran lintas fungsi dan penyimpanan bukti sejak awal, organisasi dapat menunjukkan kesiapannya ketika regulator, klien, maupun auditor meminta bukti penerapan pelindungan data pribadi.
Butuh Layanan Asesmen PDP untuk Perusahaan Anda?
Didukung oleh tim auditor tersertifikasi dan berpengalaman luas, CBQA Global menghadirkan pendekatan audit yang komunikatif dan berfokus pada solusi. Laporan yang kami sajikan menggunakan bahasa yang lugas agar tim Anda dapat memahami temuan dan menjalankan langkah perbaikan secara efektif.
Melalui evaluasi terhadap proses dan kontrol yang relevan, organisasi dapat memperoleh gambaran mengenai kesenjangan serta prioritas perbaikan tata kelola data pribadi.
Pelajari layanan Asesmen PDP dan Privacy Impact Assessment CBQA Global, atau hubungi CBQA Global untuk mendiskusikan kebutuhan audit dan asesmen organisasi Anda.
WhatsApp: 0811 8468 777
Phone: +62 21 2781 4200
Email: [email protected]
CBQA Global. We Inspire in Trust.
Certification | Audit | Training | Sustainability